Mitigasi Risiko Pajak – Taxcare Consulting

Tax Risk Mitigation

We take care of your tax carefully

Mitigasi Risiko Pajak / Tax Risk Mitigation

Tax Compliance

Deskripsi	Strategi efisiensi pajak yang dilakukan dengan cara memenuhi seluruh kewajiban perpajakan baik formal dan material dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat terhindar dari risiko pajak.
Dasar Hukum	UUKUP: Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 18 ayat (11), Pasal 30 ayat (1) UUPPh, UUPPN/PPnBM, UUPBB, UU Bea Meterai
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari: Mengurangi kemungkinan atau frekuensi dilakukan SP2DK, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Efisiensi diperoleh dari tidak diterbitkannya sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, atau sanksi pidana, dll.
Ruang lingkup	Kewajiban mendaftarkan diri Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Melaporkan usahanya apabila omzetnya lebih dari Rp4,8 Kewajiban untuk dikukuhnya sebagai PKP Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak Pembuatan faktur pajak, bukti potong Melakukan pemotongan/pemungutan: PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 15 PPh Pasal 26 PPN/PPnBM Menghitung besarnya pajak yang terutang Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan benar Melaporkan SPT Masa/Tahunan Kewajiban terkait pembukuan Menyelenggaran pembukuan atau pencatatan Harus menggunakan bahasa Indonesia dan angka arab Menyimpan dokumen/file usaha, keuangan, perpajakan, dan dokumen lainnya di Indonesia slema 10 tahun Kewajiban Dalam Hal Diperiksa Kewajiban meminjamkan dokumen Menjawab pertanyaan pemeriksa Kewajiban memberikan dokumen transaksi secara lengkap

Deskripsi	Pemberian advis perpajakan dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan, memanfaatkan hak dan fasilitas perpajakan, menghindari risiko pajak, dan/atau menjawab pertanyaan atas kasus-kasus perpajakan.
Dasar Hukum	UUKUP, UUPPh, UUPPN, UUCK, UUHPP, UUPDRD, UU Bea Meterai, UU PBB, UU Kepabeanan, UUPT, UUOJK, UUIKN, KUH Perdata, beserta turunannya, dll.
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Daerah, Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari: Pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar Mengurangi frekuensi diterbitkannya SP2DK Terhindar dari dilakukannya pemeriksaan, apabila SP2DK-nya belum tuntas Menguatkan posisi pemenuhan kepatuhan perpajakan yang dilaksanakan
Ruang lingkup	Update peraturan pajak dalam bentuk: format baku format umum dalam bahasa Inggris ringkasan eksekutif komparasi ketentuan lama vs baru pembahasan online via zoom Konsultasi lewat email atau forum diskusi via Telegram Konsultasi langsung lewat zoom Pembahasan offline di kantor klien 2 kali sebulan Analisis kasus atas sengketa peraturan dalam: SP2DK Pemeriksaan Keberaratan Gugatan Banding Peninjauan kembali Tidak termasuk pengumpulan, identifikasi, kurasi, klasifikasi, data/informasi, konfirmasi, permohonan penegasan, atau hal lain yang sifatnya mendalam Reviu analisis atas tanggapan terkait: Permohonan pengajuan hak wajib pajak atau fasilitas fiskal Permohonan penegasan pajak atas suatu aturan tertentu SP2DK Pemeriksaan Keberaratan Gugatan Banding Peninjauan kembali Mendapatkan buku yang diterbitkan TaxCare Pelatihan perpajakan gratis yang diselenggarakan online Networking dengan pelaku usaha lainnya Akses ke database peraturan pajak, Putusan Hakim Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung Terdaftar dalam Asosiasi Wajib Pajak Indonesia (AWAPI) atau Indonesian Taxpayer Association (INTAN)

Deskripsi	Strategi efisiensi pajak yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, analisis risiko, mitigasi risiko, dan merumuskan dalam kebijakan perpajakan perusahaan, dan mengkomunikasikannya dengan manajemen agar terhindar dari risiko pajak.
Dasar Hukum	Sanksi denda Pasal 7 ayat (1) UUKUP, sanksi denda Pasal 8 ayat (2) & (5) UUKUP, Pasal 14 ayat (1) & (4), Pasal 15 ayat (2), Sanksi Pasal 19 ayat (2), Pasal 26A ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, Pasal 43, Pasal 43A
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari: Tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, sanki pidana, gijzeling, pidana perpajakan; Dapat memperoleh fasilitas perpajakan untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dll.
Ruang lingkup	Mitigasi risiko dari sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, sanki pidana, gijgzeeling, pidana perpajakan Mitigasi risiko dari assessment atas implementasi ketentuan perpajakan pada tahun-tahun pajak sebelumnya; Mitigasi risiko dari temuan (finding) yang terdapat dalam SP2DK Mitigasi risiko atas hasil pemeriksaan yang dapat dalam SPHP Mitigasi risiko dari tindakan penagihan pajak yang dilakukan Juru Sita Pajak Mitigasi risiko atas pengisian SPT Masa/Tahunan Mitigasi risiko dari kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi setelah memperoleh fasilitas perpajakan Mitigasi risiko dari pemilihan entitas pemasok (supplier) atau entitas pembeli (customers) Mitigasi risiko dari pemilihan metode transfer pricing atau pembanding yang dipilih dalam penyusunan TP Documentation Mitigasi risiko dari jenis litigasi yang akan dipilih berupa permohonan gugatan atau permohonan banding Mitigasi risiko atas objek yang akan diajukan keberatan, banding, atau peninjauan kembali

Deskripsi	Pemberian advis dalam rangka menjawab atau menjelaskan poin-poin yang ditanyakan dalam SPPDK
Dasar Hukum	UUKUP, UUPPh, UUPPN, UUCK, UUHPP, UUPDRD, UU Bea Meterai, UU PBB, UU Kepabeanan, UUPT, UUOJK, UUIKN, KUH Perdata, beserta turunannya, dll.
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi diperoleh dari: Pembayaran pajak sesuai dengan penghitungan ulang Dapat menghindari tindakan pemeriksaan pajak ke depannya Memperbaiki manajemen pajak saat ini
Ruang lingkup	Pengumpulan, identifikasi, dan pemilihan dokumen, dan data/informasi yang diperlukan Menghitung ulang pos-pos biaya dan/atau pendapatan yang dikoreksi sesuai dengan poin yang ditanyakan Menyiapkan bukti, catatan, data/informasi atas arus uang, barang, dan dokumen Komunikasi, diskusi atau konseling dengan Account Representative selama proses SP2DK Pembuatan Kertas Kerja Analisis SP2DK, beserta dokumen yang dilampirkan Memberikan jawaban atas SP2DK yang diterbitkan oleh Pemeriksaan Pembetulan SPT dan pembayaran jumlah pajak yang masih harus dibayar Saran-saran perbaikan atas temuan (finding) terkait pos-pos yang ditanyakan dalam SP2DK

Deskripsi	Pemberian advis perpajakan dan pendampingan dalam rangka proses pemeriksaan
Dasar Hukum	Pasal 1 angka 25 UUKUP, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari: Mengurangi besarnya nilai koreksi pajak dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Mitigasi risiko pajak atas temuan (finding) berupa koreksi pajak untuk ke depannya, dan kemudian menyusun tax planningnya
Ruang lingkup	Pengumpulan, identifikasi, dan pemilihan dokumen, dan data/informasi yang diperlukan Analisis data dan informasi sebelum SPHP diterbitkan Menghitung ulang pos-pos biaya dan/atau pendapatan yang dikoreksi Menyiapkan bukti, catatan, data/informasi atas arus uang, barang, dan dokumen Komunikasi dan diskusi dengan Pemeriksa Pajak selama proses pemeriksaan Memberikan jawaban atas SPHP yang diterbitkan oleh Pemeriksaan Mendampingi atas pemeriksaan di kantor atau tempat usaha/operasi Wajib Pajak Membuat permohonan quality assurance atas pos tertentu yang dikoreksi periksa pajak

Deskripsi	Pemberian advis dalam rangka mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganilisis, data dan/informasi terkait utang pajak yang belum dibayar setelah melewati batas waktu tertentu, kemudian melakukan konsultasi, konseling, pembuatan surat tertentu untuk memperoleh pengurangan, atau penundaan pembayaran pajak.
Dasar Hukum	Pasal 18 ayat (1) UUKUP, UUPPSP (UU No. 19/1997 jo. UU No. 19/2000), Pasal 209 & 210 Herziene Inlandsch Reglement (HIR), UU No. 49/Prp/1960, Perma No 1 tahun 2000, PP No. 137 tahun 2000, PMK No. 61 Tahun 2023, 189/PMK.03/2020, SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-02.UM.01 tahun 2003 dan No. 294/KMK.03/2003, dst.
Bidang Ilmu	UUKUP, Komunikasi, Hukum Perdata, Analisis Hukum
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari: Pengurangan/penghapusan pokok pajak dan/atau sanksi administrasi Terhindar dari sanksi penyanderaan atau kurungan selama 6 (enam) bulan (gijzeling) Terhindar dari pemblokiran rekening usaha atau pribadi Terhindar dari penyitaan aset dan/atau pelelangan Menjaga reputasi perusahaan di mata klien, partner bisnis, dan/atau masyarakat
Ruang lingkup	Pemberian advis terkait proses penagihan pajak: mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganilisis dokumen, data dan/atau, informasi terkait utang pajak yang belum dibayar setelah melewati batas waktu tertentu, kemudian melakukan konsultasi, konseling, pembuatan surat tertentu untuk memperoleh pengurangan, atau penundaan pembayaran pajak.

Deskripsi	Pemberian advis dalam rangka menyusun langkah-langkah untuk memenangkan sengketa pajak melalui upaya hukum gugatan, keberatan, banding, atau peninjauan kembali
Dasar Hukum	UUKUP, UUPP, UUMA, UUPPh, UUPPN, UU Kepabeanan, KUH Perdata, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan PP, Peraturan Mahkamah Agung, dll.
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari: Memenangkan sengketa pajak berupa penghapusan atau berkurang pokok pajak dan sanksi administrasi dalam ketetapan pajak Terhindar dari sanksi 30% atau 60%, apabila kalah di keberatan atau banding Mendapatkan imbalan bunga atas permohonan kelebihan pembayaran pajak
Ruang lingkup	Permohonan Gugatan, Keberatan, Banding, atau Peninjauan Kembali Mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganilisis dokumen, data dan/atau, informasi terkait dengan upaya litigasi pajak Membuat surat permohonan gugatan, keberatan, banding, atau peninjauan kembali Membuat surat tanggapan atas SPUH dalam proses keberatan, yang sebelumnya dilakukan proses mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganilisis dokumen, data dan/atau, informasi terkait permohonan keberatan, kemudian melakukan diskusi/konseling dengan Penelaah Keberatan Melakukan sidang di Pengadilan Pajak, memberikan tanggapan dan penjelasan kepada Hakim, mempersiapkan dokumen yang diperlukan, melakukan uji bukti dokumen Membuat surat bantahan, membuat memori banding yang dilengkapi dengan analisis, dan dokumen-dokumen yang terkait, dst.

Deskripsi	Pemberian advis perpajakan dalam rangka menilai pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemanfatan hak dan fasilitas perpajakan, mitigasi risiko pajak
Dasar Hukum	UUKUP, UUPPh, UUPPN, UUCK, UUHPP, UUPDRD, UU Bea Meterai, UUPBB, UU Kepabeanan, UUPT, beserta turunannya, dll.
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari: Optimalisasi manfaat pajak Mitigasi risiko pajak yang maksimal Pemanfaatan hak dan fasilitas perpajakan
Ruang lingkup	Analisis pemenuhan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam UUKUP, UUPPH, UUPPN, UUPDRD, UUPPSP, dll Analisis proses bisnis atau supplay chain yang ada Analisis skema transaksi dengan supplier dan pelanggan Analisis pemenuhan kewajiban perpajakan KUP, PPh, PPN, dll. Analisis pemanfaatan hak dan kewajiban perpajakan Analisis rekonsiliasi fiskal (beda sementara, dan beda tetap) Analisis sistem akuntansi dan perpajakan Analisis riwayat koreksi pajak atas SPT Masa dan SPT Tahunan Analisis hasil upaya hukum berupa gugatan, keberatan, banding, dan peninjauan kembali Analisis putusan pengadilan yang terkait dengan kasus sejenis yang dialami perusahaan Analisis kemampuan SDM dalam mengerjakan tugas-tugas perpajakan Analisis manajemen perpajakan yang telah dilakukan, terkait dengan sistem, staf, manager, dan/atau direktor Analisis efektifitas dan efisiensi penggunaan konsultan pajak dan hasil kerjanya Analisis pemanfaatan teknologi, penyimpanan dokumen, dan sistem back-up datanya.

Deskripsi	Merupakan analisis aspek-aspek perpajakan yang dilakukan dalam rangka peluncuran produk, cabang, atau perusahaan baru, kerja sama bisnis, atau yang terkait dengan restrukturisasi usaha
Dasar Hukum	UUKUP, UUPPh, UUPPN, UUCK, UUHPP, UUPDRD, UU Bea Meterai, UU PBB, UU Kepabeanan, UUPT, UUOJK, UUIKN, KUH Perdata, beserta turunannya, dll.
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari: Optimalisasi manfaat pajak Mitigasi risiko pajak yang maksimal Pemanfaatan hak dan fasilitas perpajakan
Ruang lingkup	Analisis skema transaksi Analisis business proses Analisis kewajiban dan hak perpajakan Analisis manfaat/fasilitas perpajakan Analisis mitigasi risiko pajak Gambaran umum sistem informasi perpajakan Analisis komparatif aspek perpajakan dengan berbagai skema yang berbeda

Deskripsi	Menyiapkan penyusunan transfer pricing berupa master file, local file dan CBCR
Dasar Hukum	UUKUP, UUPPh, UUPPN, UUCK, UUHPP, UUPDRD, UU Bea Meterai, UU PBB, UU Kepabeanan, UUPT, UUOJK, UUIKN, KUH Perdata, beserta turunannya, dll.
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari: Memenuhi kewajiban perpajakan Mengurangi risiko dilakukan pemeriksaan Mengurangi jumlah koreksi pajak Sebagai dasar untuk melakukan pembelaan dalam upaya keberatan, banding, peninjauan kembali
Ruang lingkup	Mengumpulkan dokumen dan data/informasi yang terkait, kemudian melakukan identifikasi, klasifikasi, verifikasi, dan analisis data Melakukan analisis fungsi, aset, risiko (analisis kesebandingan) Melakukan interviu dengan karyawan, manager, dan direktor yang bembawahinya Melakukan kunjungan kerja ke pabrik dilapangan Memilih metode transfer pricing yang tepat Melakukan analisis riwayat koreksi perpajakan atau sengketa pajak sebelumnya Melakukan FGD dengan para ahli jika diperlukan Menyusun Transfer Pricing Documentation, APA, MAP, dll.

© 2023 Taxcare.id All Rights Reserved. Published by www.taxcare.id