Meningkatkan Manfaat Pajak – Taxcare Consulting

Increasing Tax Benefits

We take care of your tax carefully

Meningkatkan Manfaat Pajak

Tax Rights

Deskripsi	Pemberian advis, analisis, konsultasi, konseling dengan fiskus, atau FGD dengan tenaga ahli tertentu dalam rangka memperoleh hak Wajib Pajak yang terdapat dalam perundang-undangan.
Dasar Hukum	Pasal 1 angka 2, Pasal 8 ayat (3) & (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), (4), Pasal 17C ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) & (5d), Pasal 27B ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29A ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 44B ayat (2)
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Daerah, Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari: § Tidak dikenakan tarif yang lebih tinggi dari tarif normal § Pembayaran PPh dapat dilakukan dengan tarif yang lebih rendah § Tidak dikenakan sanksi administrasi § Terhindar dari kewajiban membayar pajak § Peningkatan cash flow perusahaan § Jumlah pajak yang dibayar lebih kecil, dll.
Ruang lingkup	Pendaftaran Permohonan Aktivasi Akun PKP Perubahan Data Wajib Pajak Pemindahan Wajib Pajak Permohonan WP NE & Pengaktifan Kembali Permohonan aktivasi EFIN Permohonan Sertifikat Elektronik Pembukuan/Pencatatan Permohonan Penggunaan Nilai Buku Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris Permohonan Pemberitahuan Menye-lenggarakan Pembukuan Dalam Bahasa Inggris Izin Perubahan Metode Pembukuan Perubahan Tahun Buku Pertama, dst Pembayaran Permohonan Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29 Permohonan Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29 Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Permohonan Angsuran atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) Permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai Permohonan penggunaan tarif 20% untuk WP tertentu yang go publik Pelaporan Permohonan Pembetulan SPT Masa/ Tahunan Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Permohonan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Pemeriksaan, Bukper, & Penyidikan. Permohonan Perpanjangan Pembahasan SPHP Permohonan Quality Assurance Permohonan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Permohonan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Lalayanan DJP Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Izin Sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Penetapan/Perpanjangan Penetapan sebagai Daerah Tertentu Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah Permohonan Pemusatan Tempat PPN Terutang Penambahan dan/atau Pengurangan Pemusatan Tempat PPN Terutang Perubahan Tempat Pemusatan PPN Terutang Pencabutan Pemusatan Tempat PPN Terutang Penetapan Masa Manfaat atas Harta Berwujud Bukan Bangunan dan Harta Tidak Berwujud Fasilitas Pengurangan PPh Badan Untuk Industri Pionir Penetapan Saat Dimulainya Saat Berproduksi Secara Komersia Fasilitas Untuk Bidang Usaha/Daerah Tertentu (PP 18/2015) Permohonan Penambahan Jangka Waktu Penyelesaian Kompensasi Kerugian PPh Pasal 21/Pasal 22 Permohonan SKB PPh Pasal 22 Atas Impor Emas Batangan	Permohonan Surat Keterangan Fiskal Permohonan Surat Keterangan Bebas Permohonan SKB Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Permohonan SKB PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Permohonan SKB Pot/Put PPh Bagi WP yang Dikenai PPh Berdasarkan PP Nomor 46/013 Permohonan SKB PPN atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut Permohonan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dan/atau Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Permohonan Konfirmasi Status Wajib Pajak Permohonan APA atau MAP Sengketa Pajak Permohonan Keberatan Permohonan Banding Permohonan Peninjauan Kembali Permohonan Gugatan Permohonan Pembatalan SPT, SKP, Putusan lainnya Permohonan Pencabutan Permohonan Keberatan Permintaan Keterangan Wajib Pajak dalam Rangka Banding Permohonan Pembetulan (Pasal 16 UU KUP) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Permohonan Pengurangan Denda Administrasi PBB Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Penagihan Pajak Permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak Permohonan Pembatalan Pengumuman Lelang Permohonan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera Pengembalian Pajak Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Pusat/Daerah) Permohonan Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, Syarat Tertentu, Risiko Rendah Permohonan Pengembalian atas Keputusan/Putusan Keberatan/ Banding/Peninjauan Kembali/Pasal 36/Pembetulan Pasal 16 Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Pembayaran Pajak Oleh Pihak Pembayar, Dalam Rangka Impor, Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Permohonan Imbalan Bunga Penghapusan Permohonan Penghapusan NPWP Permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik dll.

Deskripsi	Aspek perpajakan dalam restrukturisasi bisnis merupakan hal yang penting diperhatikan karena perusahaan dapat melakukan penghematan PPh, PPN, PPnBM, PPhTB, BPHTB, Bea Masuk, dan termasuk peningkatan arus kas.
Dasar Hukum	PP 78 Tahun 2019, PMK: 11/PMK.010/2020 jo. 96/PMK.010/2020, PP No. 45 Tahun 2019, Peraturan BKPM 7 Tahun 2020, PMK: 128/PMK.010/2019, PMK: 153/PMK.010/2020, PMK: 176/PMK.011/2009 jo. 188/PMK.010/2015, PMK: 66/PMK.010/2015, PMK: 116/PMK.04/2019
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari pemanfaatan fasilitas: Pengurangan penghasilan neto atau sebelum pajak sebesar 5% dari investasi aktiva tetap selama 6 tahun Penyusutan dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi dipercepat atas aktiva tidak berwujud Pengenaan PPh Final Pasal 26 atas dividen sebesar 10% atau lebih rendah sesuai P3B Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun Pengurangan PPh Badan 100% atau 50% selama 5 s.d. 20 tahun atau mendapatkan mini tax holiday 100% selama 5 tahun atau tambahan 25% pengurangan PPh Badan untuk 2 tahun Pengurangan biaya 200% dari total biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengembangan SDM terkait dengan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Pembebasan dan/atau keringanan bea masuk, pembebasan atau penundaan PPN impor
Ruang lingkup	Tax allowances Tax holidays Super Tax-Deductions Import facilities

Deskripsi	Strategi dalam rangka memperolah pengembalian pajak atau restitusi pajak (tax refund) kelebihan pembayaran pajak atau karena adanya pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
Dasar Hukum	UUKUP, UUPPh, UUPPN, UUPDRD
Bidang Ilmu	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Analisis Hukum dan Kasus Perpajakan
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari: Memperoleh pengembalian pajak yang jumlahnya paling optimal Memperoleh pengembalian pajak pajak yang seharusnya tidak terutang Memperoleh pengembalian pajak dalam waktu yang lebih cepat Meningkatkan arus kas (cash flow) perusahaan
Ruang lingkup	Memberikan advis dalam rangka pengajuan permohonan pengembalian pajak Menyiapkan dokumen yang diperlukan, melakukan analisis, men-scan/copy jika diperlukan Melakukan pembetulan SPT jika diperlukan Melakukan konfirmasi data (faktur pajak masukan) kepada penjual Melakukan diskusi, konseling, dan pembahasan dengan pemeriksa pajak atau account represetatif

Deskripsi	Pemberian advis perpajakan dalam rangka mengidentifikasi dan menilai pelaksanaan seluruh kewajiban, hak, dan fasilitas perpajakan, kemudian menyusun langkah-langkah yang tepat dalam rangka efisiensi dan mitigasi risiko pajak.
Dasar Hukum	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Amandemen: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 1 ayat (2) UUKUP: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Daerah, Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari: Optimalisasi manfaat pajak Mitigasi risiko pajak yang maksimal Pemanfaatan hak dan fasilitas perpajakan
Ruang lingkup	Siklus tax planning: Prinsip-prinsip dalam tax planning: Strategi umum dalam tax planning adalah: Memahami ketentuan perpajakan dengan sangat baik (tax interpretation); Sebelum melakukan perjanjian bisnis, perhatikanlah aspek perpajakan (tax due diligence); Melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan terkait (tax obligations); Selalu update dengan peraturan perpajakan terbaru (tax updates); Memanfaatkan seluruh hak wajib pajak yang tersedia (tax rights); Memaksimalkan seluruh kredit pajak yang tersebuat (tax credits); Memanfaatkan seluruh fasilitas perpajakan yang ada (tax facilities); Pastikan arus dokumen, uang, barang benar & tepat waktu (transaction principle); Penundaan kewajiban perpajakan sampai batas waktunya (tax payments); Terkait transaksi afiliasi, pastikan penetapan harganya wajar (TP Documentations & APA); Menghindari segala jenis aktifitas yang dilarang (tax criminals); Mengajukan penegasan perlakuan perpajakan atas transaksi tertentu (tax rullings); Menghindari SP2DK, Pemeriksaan, Bukper, & Penyidikan (tax enforcements); Respon tax enforcement dengan baik & sediakan data seperlunya (tax cooperation); Melakukan upaya hukum pajak dengan sebaik-baiknya (tax litigations); Menyimpan semua dokumen terkait dengan baik selama 10 tahun (storing documents); Gunakan pihak lain yang tepat saat melakukan upaya hukum pajak (tax consultants).

Deskripsi	Strategi efisiensi pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan pilihan-pilihan skema transaksi perolehan/pengalihan harta, penghasilan, dan pembenanan biaya.
Dasar Hukum	UUKUP, UUPPh, UUPPN, UUPDRD, UU Bea Meterai, UU PBB, UU Kepabeanan, UUPT, UUOJK, dll.
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Daerah, Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari: Terhindarnya dari kewajiban membayar PPh Berkurangnya jumlah PPh yang harus dibayar Pembebasan BPHTB atau hanya membayar 50% dari tarif normal Terhindarnya dari kewajiban membayar PPN
Ruang lingkup	Pemilihan bentuk usaha Pemilihan jenis pembiayaan usaha Pemilihan jenis entitas penerima penghasilan Pemilihan entitas atas kepemilikan aset Pemilihan negara untuk melakukan bisnis/investasi Pemilihan jenis penghasilan yang sesuai Pemilihan jenis SPT yang digunakan Pemilihan metode pengalihan aset Penentuan penerima manfaat sebenarnya (beneficial ownership) Analisis Debt to Equity Ratio (DER)

Deskripsi	Strategi efisiensi pajak yang dilakukan dengan cara restrukturisasi usaha. Restrukturisasi usaha adalah proses perubahan yang dilakukan pada struktur, operasi, atau keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, atau keselarasan dengan tujuan bisnis yang baru atau situasi pasar yang berubah.
Dasar Hukum	UUKUP, UUPPh, UUPPN, UUCK, UUHPP, UUPDRD, UU Bea Meterai, UU PBB, UU Kepabeanan, UUPT, UUOJK, UUIKN, KUH Perdata, beserta turunannya, dll.
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Daerah, Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari: § Terhindarnya kewajiban membayar PPh Pasal 19 sebesar 10%; Penghematan pembayaran BPHTP sebesar 50% dari tarif normal; Penghematan pajak dari kompensasi kerugian dan/atau penyusutan aktiva tetap dari nilai revaluasi yang baru; Pemilihan penggunaan nilai buku atau nilai pasar yang tepat, dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha dapat memberikan efisiensi pajak yang paling optimal. Penghematan PPhTB dan PPN Pembebasan Bea Masuk, PPN Impor, PPnBM Impor, PPh Pasal 22 Impor Pembayaran PPh Pasal 26 sebesar 10% atau lebih rendah sesuai dengan P3B Kelancaran arus cash (cash flow) perusahaan dan menghindari beban-beban lain yang tidak diperlukan
Ruang lingkup	Pemilihan metode penilaian aset yang digunakan dalam restrukturisasi usaha Penggunaan nilai buku Penggunaan nilai pasar Revaluasi aktiva tetap Untuk tujuan komersiil Untuk tujuan perpajakan Jenis-jenis restrukturisasi usaha § Mengurangi jumlah tenaga kerja (downsizing) Menutup unit-unit yang tidak ekonomis (closing uneconomical units) Program pengurangan biaya (cost reduction programs) Menjual aset yang sudah usang (disposing off obsolete assets) Merombak proses bisnis (business processes reorganizing) Penggabungan (merger) Pembelahan (demerger) Penggabungan balik (reverse merger) Penjualan saham (disinvestment) Pengambilalihan (takeovers) Usaha patungan (joint venture) Aliansi strategis (strategic alliance) Waralaba (franchising) Penjualan kemerosotan (slump sale) Restrukturisasi utang (debt restructuring) Pembelian dengan utang yang diungkit (leveraged buyouts) Pembentukan perusahaan holding (holding company establisment) Penggunaan kawasan ekonomi khusus (SEZ) atau kawasan berikat (BZ) Pendirian usaha di kawasan berikat Pemindahan usaha di kawasan berikat Pembentukan kawasan berikat sendiri Pemilihan yurisdiksi operasi Penggunaan Kawasan Ibukota Nusantara (IKN) Pendirian usaha di kawasan IKN Pemindahan usaha di kawasan IKN

Deskripsi	Penyelenggaraan pelatihan perpajakan yang dapat mempunyai manfaat langsung kepada perusahaan/wajib pajak
Dasar Hukum	UUKUP, UUPPh, UUPPN, UUCK, UUHPP, UUPDRD, UU Bea Meterai, UU PBB, UUPP, UUMA
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi diperoleh dari: Berkurang/hapusnya kesalahan administrasi perpajakan di kantor Meningkatnya kemampuan SDM Pajak dalam melakukan manajemen perpajakan
Ruang lingkup	Pelatihan Perpajakan Aplikatif Per Jenis Pajak Pelatihan Perencanaan Pajak Per Perusahaan Pelatihan Perpajakan Per Bidang Usaha Pelatihan Perpajakan Untuk Mananajer Pajak Pelatihan Perpajakan Untuk Eksekutif Pelatihan Perpajakan Untuk UMKM Pelatihan Perpajakan Per Profesi Usaha Pelatihan Perpajakan Untuk ASN Pelatihan Perpajakan Untuk HNWI Pelatihan Perpajakan Untuk Bendahara Pemerintah Pelatihan Perpajakan Untuk BUMDES Pelatihan Perpajakan Untuk Mitigasi Risiko Pajak Pelatihan Perpajakan Untuk Restrukturisasi Usaha

Deskripsi	Penyelenggaraan penelitian perpajakan yang dapat mempunyai manfaat langsung kepada perusahaan/wajib pajak
Dasar Hukum	UUKUP, UUPPh, UUPPN, UUCK, UUHPP, UUPDRD, UU Bea Meterai, UU PBB, UUPP, UUMA
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Kepabeanan, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, Statistik, Ekonometri, dll.
Manfaat	Efisiensi diperoleh dari: Berkurangnya potensi koreksi pajak terkait PPh, PPN, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Adanya penegasan ketentuan pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga tidak dilakukan koreksi pajak ke depannya
Ruang lingkup	Penelitian Perpajakan Aplikatif Per Jenis Pajak Penelitian Kasus Pajak yang dihadapi Perusahaan Penelitian Perpajakan Per Bidang Usaha

Deskripsi	Pemberian advis manajemen perpajakan secara komprehensif dan legal, dalam rangka mencapai efiensi pajak yang optimal untuk WP Orang Pribadi.
Dasar Hukum	UUKUP, UUPPh, UUPPN, UUCK, UUHPP, UUPDRD, UU Bea Meterai, UU PBB, UUPP, UUMA
Bidang Ilmu	Pajak Pusat (KUP, PPh, PPN), Pajak Internasional, P3B, Perpajakan di negara lain, Akuntansi, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Investasi, Hukum Kekayaan Intelektual, dll.
Manfaat	Efisiensi diperoleh dari: Mencapai efisiensi pajak yang maksimal Mengembangkan bisnis dan keluarga bersama dengan harmoni selamanya
Ruang lingkup	Pengisian SPT Tahunan Perencanaan Pajak Restrukturisasi Pajak dan Pendapatan Diligensi Pajak Pengurangan Risiko Pajak Advis Perpajakan: SP2DK, penagihan pajak, pemeriksaan pajak Perjanjian Pra Nikah Perjanjian Pasca Nikah Dokumentasi Aset Manajemen Aset dan Kewajiban Pembuatan Perjanjian Hukum Diligensi Perjanjian Konstitusi Keluarga Struktur Kantor Keluarga Perencanaan Harta, Kekayaan, dan Testamen Akuntansi untuk Keluarga dan Individu Pendirian Perusahaan Pemegang Saham atau Trust di Singapura

Deskripsi	Pemberian advis perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dasar Hukum	UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bidang Ilmu	KUP, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hukum Perdata,
Manfaat	Efisiensi pajak diperoleh dari: Mitigasi risiko pajak karena terhindar dari sanksi perpajakan Mitigasi risiko pajak dari membayar pajak yang melebihi dari jumlah yang seharusnya Mendapatkan pengurangan, pembebasan pajak, melakukan angsuran, atau cara lainnya yang sesuai dengan undang-undang
Ruang lingkup	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari: Jenis Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Jenis Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

© 2023 Taxcare.id All Rights Reserved. Published by www.taxcare.id